Ringincontong.com – Anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang hanya Rp 2,9 juta untuk satu tahun ke depan.
Kepala BPBD Jombang, Abdul Wahab mengatakan, anggaran penanggulangan bencana tahun ini kurang dari 1 persen dari total anggaran yang diterima melalui APBD Jombang TA 2022 senilai Rp 2,314 Triliun.
“Asumsinya anggaran penanggulangan bencana selama satu tahun 2022 ada di angka 2.990.000,” kata Wahab, Sabtu (12/3/2022).
Nilai itu untuk memenuhi tiga pos penanggulangan bencana yakni bantuan stimulan pemukiman terdampak bencana dan kebakaran, belanja bahan material penanganan banjir dan tanah longsor senilai Rp 1 juta serta pemenuhan kebutuhan dapur umum.
Ia menambahkan, anggaran tahun ini jauh lebih sedikit dari pada anggaran tahun anggaran 2021 lalu senilai Rp 500 juta. Akibat minimnya anggaran itu, menghambat proses kegiatan penanganan bencana banjir yang sedang menerjang beberapa titik Kecamatan di Jombang.
“Bagaimana cukup anggaran sedikit itu BPBD memenuhi kebutuhan bencana banjir yang menimpa warga,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Namun, anggaran tersebut hanya bisa digunakan jika ada bencana yang besar.
“Anggaran tersebut bisa diakses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang bilamana terjadi bencana besar. Masalahnya kalau bencananya tidak besar, maka itu yang akan menjadikan kami BPBD cukup kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat yang terdampak bencana,”jelasnya.
Sementara itu, Kartiyono salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang membeberkan, anggaran-anggaran APBD Jombang 2022 sebanyak Rp 2,314 Triliun itu banyak yang terselewengkan.
“Banyak Mbak Anggaran-anggaran yang kelihatanya gak niat, bahkan tidak masuk akal penggunaannya. Misal Anggaran penegakkan Perda hanya Rp 2,5 juta setahun,” bebernya.
Menurutnya, penyepelean anggaran-anggaran yang di buat oleh pihak pemerintah kabupaten (pemkab) Jombang menjadikan kelabakan ketika mengatasi sebuah persoalan.
“Substansinya adalah analisis kebutuhan dan beban kerja yang terkesan asal mengakibatkan Pemkab Sering kualahan dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satu di antaranya adalah antisipasi Keadaan bencana alam,” pungkasnya.
